Sistem Informasi Data Pokok Pembangunan Daerah

A. PENDAHULUAN

 

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinenja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemenintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.


Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan Internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan model yang baru. Teknologi Informasi dan internet mendorong transformasi dan paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan kepada standarisasi, rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan), menuju paradigma e-government (yang menekankan kepada membangun jaringan yang terkoordinasi, kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan kepada customer/masyarakat sebagai fokusnya) (Alfred 2002). Sehingga TI menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem managerial pemerintahan.


Sistem pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kompleksnya urusan dan pelaku yang terlibat, menuntut pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.


Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah ini, diharapkan dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan pembangunan.


Dalam kaitan itu, dewasa ini para pimpinan organisasi publik dituntut untuk mampu memanfaatkan data dan informasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan secara tepat dan akuntabel dari berbagai informasi yang ada. Untuk mencapai kompetensi itu, maka pilihan yang tepat adalah pemanfaatan teknologi informasi (information teknology), melalui aplikasi berbagai software yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan yang berbasis tehnologi sebagai sarana untuk penyusunan rencana pembangunan yang berdimensi keadilan dan kesejahteraan rakyat.


Perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan tanggungjawab setiap pemerintah daerah. Perencanaan yang baik akan mempercepat pencapaian target pembangunan, serta memaksimalkan penggunaan anggaran daerah. Sebagai unit kerja yang memiliki aktivitas pokok dibidang perencanaan pembangunan yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten bertanggungjawab terhadap kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten. Usulan perencanaan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), haruslah dapat diolah sehingga menjadi perencanaan yang matang dan berkualitas.


Perencanaan yang berkualitas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional baik menyangkut kebutuhan, prioritas, maupun nilai strategik sebuah program. Perencanaan sebuah program harus berangkat dari sebuah informasi dan data yang tepat. Perencanaan haruslah dijauhkan dari asumsi spekulatif, apalagi hanya pada kepentingan perseorangan. 
Kebutuhan data yang mendukung proses perencanaan merupakan hal yang mendesak khususnya bagi Bappeda Kabupaten. Dalam realita berbagai data tersebut di berbagai SKPD baik yang berdokumentasi dengan baik, maupun yang tidak terdokumentasi pada umumnya belum ter-update secara periodik. Akibatnya, analisis terhadap kelayakan sebuah program yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan menjadi kurang tajam dan bahkan hanya bersifat kualitatif.


Untuk mewujudkan Kabupaten sebagai Kabupaten dunia (world city) termasuk dalam hal perencanaan pembangunan Kabupaten, maka BAPPEDA Kabupaten sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan Kabupaten, haruslah memiliki sistem informasi yang menunjang seluruh proses perencanaan. Sekat-sekat informasi yang membatasi antar SKPD harus ditembus dengan membuat sebuah data yang bersifat share-able.


Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tools yang akan membantu BAPPEDA dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang didalamnya terdapat Rencana Stategis dan Rencana Kerja masing-masing SKPD. Misalnya dalam penyusunan RPJMD diperlukan sebuah sistem yang mampu menjaga proses penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, agar senantiasa sejalan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi perencanaan pembangunan daerah perlu dibangun, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai suatu sistem. Selain itu dengan adanya sistem ini proses koordinasi antar masing-masing SKPD dapat dilaksanakan dengan cepat.

 


B.DASAR HUKUM


Meskipun belum ada standar baku yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian terdapat beberapa aturan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu;


1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga;
6. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangn Daerah;.
9. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturaturan permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

 

C. LINGKUP PEKERJAAN


Untuk mencapai tujuan yang telah dikemukakan diatas, maka berbagai kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :


1. Pengumpulan Data Awal / Data Pokok;
2. Pengumpulan Data pada setiap satuan perangkat daerah SKPD;
3. Pengumpulan dan Analisis Data;
4. Pembangunan dan Pengembangan Sistem 
5. Tersedianya Dalam Angka yang terdigitasi menggunakan basis data
6. Tersedianya RPJMD yang terdigitasi menggunakan basis data
7. Pelatihan dan Benchmark;
8. Perawatan dan pendamping.


D. TUJUAN


1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinerjitas perencanaan dan pengawasan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal : 
1. Tersedianya sistem penyajian data dasar ( data based ) dari tiap SKPD yang mendukung perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
2. Tersedianya sistem analisis yang dapat membandingkan kondisi existing dengan target di tiap-tiap SKPD Kabupaten;
3. Tersedianya sistem pelaporan mengenai rencana kebutuhan dan program di tiap-tiap SKPD Kabupaten;
4. Terumuskannya sistem/model perencanaan pembangunan Kabupaten berbasis Teknologi Informasi (TI).