Rencana Pembangunan Teknologi Informasi Dearah (RPTID)

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan bertujuan mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi agar lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan tepat guna bagi stakeholder. Hari ini Kondisi pemanfaatan TIK pemerintahan masih terkesan semrawut, sporadis dan berdiri sendiri, padahal secara teoritis, terdapat banyak manfaat dan kemudahan bisa dirasakan dengan memanfaatkan TIK. Bisa disimpulkan implementasi e-government belum optimal? Hal ini  karena terdapat beberapa kendala. Antara lain, kemampuan tingkat manajerial pemerintah yang sebagian besar tidak memiliki basis pengetahuan teknologi informasi, tidak adanya kesinambungan program saat ini dengan sebelumnya padahal dari sudut pandang efesiensi masih bisa di lanjutkan dengan melakukan peremajaan, kustomisasi tanpa perlu membuat program baru dimana substansi operasinalnya adalah sama dan perbedaannya sekedar istilah saja.

 

Tidak adanya perencanaan yang matang berimplikasi pada pemborosan anggaran, ada banyak kasus jadi alasan bahwa masing-masing SKPD memiliki paradigma beragam dalam menerapkan teknologi informasi sehingga implementasi di lakukan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi padahal layaknya organisasi yang memiliki struktur, seyogyanya berada dalam satu kesatuan, saling bersinergi dan sharing fungsi.

 

Visi Teknologi Daerah


Selama ini pemerintah daerah hanya fokus pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) yang selalu bicara pembangunan fisik, sektor real, jarang sekali terlihat peran serta teknologi informasi dalam menunjang proses pencapaian visi misi daerah, kalaupun ada sekedar pemanis, tanpa perencanaan,padahal perencanaan TIK yang matang mampu mengurai skema, arsitektur, infrastruktur termasuk pemetaan sumber daya yang sesuai dan betul-betul di butuhkan, bukan berdasarkan perkiraan, realisasinya bisa di lakukan bertahap pula di sesuaikan dengan kekuatan anggaran pendapatan . Jika tidak punya arah maka pemanfaatan TIK sama sekali tidak efisien cenderung boros. Boros dana, sumber daya dan waktu. Sampai kapan? Berapapun anggaran yang tidak akan pernah cukup.

 

Teknologi informasi prinsipnya up-to-date di mana besaran biaya untuk bangun fundamentalnya hanya di tahap awal saja selebihnya di kembangkan secara periodik, nilainya tidak lagi sama dengan sebelumnya, makin kecil, begitu juga cost untuk perawatan dan pemeliharaan.

 

Birokrasi 


Kecuali di perkotaan, paradigma kalangan birokrasi pemerintah kadang anggap tenaga fungsional pranata komputer notabene berasal dari jenjang pendidikan strata satu jurusan informatika di ukur hanya sebagai teknisi, tukang ketik, tukang install, pasang-perbaikan ini itu, bukan sebagai analisis yang mampu rancang business process, buat work flow atau Conceptual Diagram,walaupun memang tidak semua juga sarjana komputer punya kualitas itu. Maka yang terjadi adalah penempatan salah fungsi.

 

Sengkarutnya regulasi birokrasi. Di masa tertentu infokom atau kominfo berdiri sendiri entah sebagai Kantor atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berikutnya di lebur, di satukan ke dinas atau badan lagi, lalu di pisah lagi, akibatnya kehilangan arah, tidak fokus dan terombang ambing, kebanyakan di marginalkan jika di gabung ke unit lain. 
Ada beberapa cara dalam memecahkan masalah tersebut. Antara lain, perlu disadari dan dipahami betul bahwa pemerintah punya peran penting dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam menunjang fungsinya sebagai public services khususnya top level management. Kuncinya adalah manajemen kendali Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) daerah ada pada strategi perencanaan, beberapa rekomendasi yang bisa di usulkan dalam penyusunan Rencana Induk TIK (RITIK), untuk dijadikan standarisasi ataupun rekomendasi, misalnya :

 

1. Rancangan Teknis Infrastruktur jaringan intra/inter-Net daerah
2. Rancangan Teknis Arsitektur Aplikasi daerah
3. Rancangan Teknis Sistem Keamanan TIK daerah
4. Peta Pengembangan SDM TIK daerah
5. Administrasi Dan Regulasi
6. Monitoring Dan Evaluasi

 

Sistem Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi

 

Sistem informasi manajemen Daerah haruslah terintegrasi dapat diakses secara realtime, dukungan teknologi yang memungkinkan untuk itu adalah sistem berbasis web, bersifat multiplatform karena bisa dijalankan oleh aplikasi browser artinya, meski berbeda sistem operasi tetap bisa dibuka, tentunya dengan klasifikasi akses yang diberikan. Meski begitu keamanan harus di perhatikan untuk melindungi sistem yang dijalankan pada dua modus konfigurasi baik online maupun offline.

 

Integrasi di butuhkan agar ada kemudahan supply data-informasi, secara alamiah proses ini membangun siklus informasi eksekutif mengarah ke Decision Support System (DSS) yang akan di gunakan kepala daerah untuk menentukan kebijakan bukan lagi berdasar rumor, isyu, pendapat, asumsi, tetapi data-fakta sehingga kebijakan yang di hasilkan valid, akurat, terpercaya dan bisa di pertanggung jawabkan.

 

Strategi Perencanaan inilah yang jadi akar masalah dan kadang tidak terselesaikan dalam mengimplementasikan egovernment daerah menuju good governance, namun bukan berarti tanpa solusi, jika tak mampu, silahkan bentuk tim libatkan akademisi, praktisi, swasta dan pihak terkait untuk membuat pentahapannya secara sistemik. Ibaratnya bangunan jangan buat tiang, dinding, atapnya dulu mulailah dari pondasi yang kokoh.